Wednesday, 25 October 2017

KERAKYATAN VERSUS NEOLIBERAL



KERAKYATAN VERSUS NEOLIBERAL
Oleh Ichsanuddin Noorsy


Perseteruan aliran pemikiran di Indonesia kembali mengemuka setelah Prof Dr Boediono dipilih menjadi Cawapres untuk SBY. Boediono dengan latar belakang ilmu ekonomi dan kebijakan yang diambilnya selama menjadi pejabat publik telah dituding sebagai neoliberal. Wiranto dengan segala kiprahnya menawarkan ekonomi kemandirian. Prabowo Subianto bersama perjalanan kehidupannya memasarkan ekonomi kerakyatan. Jika dirunut ke belakang, perseteruan pemikiran ini berakar pada paham individu versus paham kemasyarakatan atau individualis versus sosialis. Paham individualis berpijak pada kebebasan berpikir dan berbuat. Paham sosialis berpijak pada kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Ketika masuk ke wilayah kehidupan bernegara, hal tersebut menjadi perdebatan ideologi. Dalam untaian pemikiran lebih lanjut untuk tujuan menyejahterakan masyarakat, hal itu menentukan aliran pemikiran ekonomi.

Di Indonesia perdebatan ini minimal sudah terjadi sejak BPUPKI bersidang. Pada 29 Mei 1945 Moh Yamin mengatakan bahwa negara menolak faham liberalisme, demokrasi ala Barat, fasisme dan negara boneka. Soepomo mengambil faham negara integralistik, yakni penghidupan bangsa seluruhnya. “Negara,” kata Soepomo, “tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa dan negara seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.”

Pada Bung Karno (BK) pemikiran itu dapat ditelusuri pada tulisannya bertajuk “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi” pada 1932. Tulisan itu bermuatan pokok sosio demokrasi. Yakni demokrasi politik bersamaan dengan demokrasi ekonomi. Dalam pidato 1 Juni 1945 yang melahirkan Pancasila itu, BK mengatakan, “Jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia marilah kita terima prinsip persamaan politik dan di lapangan ekonomi pun kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”

Dalam pemikiran Bung Hatta, hal itu dapat dibaca pada “Daulat Rakyat” tahun 1931 dengan menggunakan istilah perekonomian rakyat sebagai lawan perekonomian kolonial yang berwatak perbudakan, menghisap, diskriminatif, mau menang sendiri dan serakah. Dari sana Moh Hatta bersikap bahwa Indonesia belumlah merdeka jika hanya dengan demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi.

Baca selengkapnya DISINI

No comments:

Post a Comment